Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah maupun penegak hukum juga mmberi atensi serius sehingga kebiri kimia dijadikan alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan tersebut. Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pidana tindakan terhadap berulang pada anak di Indonesia. Teori yang dikemukakan Marc Ancel dan teori tujuan pemidanaan Herbert L. Packer landasan dalam membahas persoalan ini. adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan/studi dokumen. Kajian dilakukan regulasi negara tertulis bahan-bahan lain, serta literatur memiliki kesesuaian dengan topik tengah dibahas. Kesimpulan menunjukkan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Nomor 1 Perubahan Kedua Atas 23 2002 Perlindungan Anak Menjadi 70 2020, mengenai kimian, selayaknya “ditinjau ulang kembali” mendapatkan suatu formulasi lebih humanis tidak merendahkan martabat manusia. Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Seksual Anak, Kebiri Kimia Sexual violence has become a concern of many parties. Especially if the victims are children. The government and judiciary also giving serious attention to. Thus, chemical castration is used as an alternative punishment for perpetrators these sexual crimes. This article analyzes criminal policy against repeated crimes children in theory proposed by purpose basis discussing this issue. normative legal research or literature study/document study. Studies conducted on written state regulations other materials, well that relevant to topic being discussed. conclusion study shows Law Number concerning Stipulation Government Regulations Lieu Second Amendment Child Protection Laws regarding castration, it should be "re-examined" obtain formulation more humane does not demean human dignity. Keywords: Criminal Policy, Violence, Chemical Castration REFERENCES Ancel, Marc. Social Defence: A Modern Approach Problems. London: Psychology Press, 1998. Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, ———. Bunga Rampai Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994. Masalah Kejahatan. 2018. Bentham, Jeremy. Collected Works Jeremy Bentham: An Introduction Principles Morals Legislation. Oxford: Clarendon 1996. Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan. “Pencegahan Pengulangan Melalui Rehabilitasi Pelaku Perspektif Keadilan Restoratif.” Jurnal Respublica 21, no. 2 (2022): 155–78. Ibrahim, Johnny. & Metodologi Penelitian Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Jamaluddin, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan. “Hukuman Bagi Terhadap Berdasarkan Ketentuan 2016.” USU Journal 7, 6 (2019): 84–92. Jayus, Jaja Ahmad. “Pembangunan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0.” In 2nd International Conference Law, Governance Justice (ICoLGaS). Banyumas: Fakultas Jenderal Soedirman, 2020. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan. “N.” https://www.kemenkopmk.go.id, https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia. Listiawatie, Liliana, I. Dewa Made Suartha. “Penjatuhan Hukuman Kepada Para Dibawah Umur.” Kertha Wicara (2017): 1–15. Mahmodin, Mohammad Mahfud. Politik LP3ES, Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Seksual.” Konstitusi 14, 213–33. Marpaung, Leden. Tindak Korupsi, Pemberantasan Pencegahan. Djambatan, 2001. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Hukum. Kencana, 2017. Monica, Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini. “Sanksi Pencabulan Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Hak Asasi (HAM).” Komunitas Yustisia 4, (2021): 564–75. Muladi. Lembaga Bersyarat. PT Alumni, 2002. Muladi, Nawawi Arief. Teori-Teori 2010. Napitupulu, Erasmus. “PP Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Kritik Soal Korban.” Kompas.Com, https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all. Packer, Limits Sanction. California: Standford University 1968. “Peraturan 70/2020 Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Pengumuman Identitas Anak.” Jakarta, Prodjodikoro, Wirjono. Asas Eresco, 1981. Purnama, Dharmawan A. “Apa Arti Pedofilia Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter.” 2021. https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all. Rahardjo, Satjipto. Ilmu 1991. Reid, Sue Titus. Justice, Procedur Issues. New York: West Publising Company, 1987. Satrio, Ariedwi. “Jokowi Teken PP Predator Dihukum Kebiri.” INews, https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri. Sholeh, Asrorun Niam. “KPAI: Suntik Tepat Paedofil.” Regional Kompas, 2014. https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil. Sholehuddin. Sistem Sanksi Ide Dasar Double Track System Implementasinya. Rajagrafindo Persada, 2003. Simons. Kitab Pelajaran Pionir Jaya, 1992. Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. Raja Grafindo 2004. Sudarto. Masyarakat, Pembaharuan Sinar Baru, 1993. Warsono, Agustinus Tri Edy. “Krisis Abuse Usa Pembelajaran Gereja Indonesia.” Lumen Veritatis: Filsafat Teologi 10, (2020): 165–80. 2020 Deteksi Anak. Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). 1946 (KUHP). 8 1981 Acara (KUHAP). 39 1999 (UU HAM). Perppu Undang-Undang. 13 2006 Saksi Korban Hiariej, Edward Omar Sharif. “Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk RUU TPKS.” 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/15503401/wamenkumham-sebut-ada-7-bentuk-tindak-pidana-kekerasan-seksual-di-ruu-tpks.